Komisi Pertahanan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menginginkan politik kebijakan anggaran mendukung rencana strategis modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) untuk tercapainya Minimum  Essencial Forces  (MEF) sampai tahun 2014.

Rapat Kerja Komisi I dipimpin Ketua Mahfudz Siddiq, dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Meteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida, di Gedung Gedung Nusantara II DPR RI, Senin  (30/1).

Kebijakan anggaran sejak 2010 dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi alusista TNI sudah usang karena usia, sehingga perlu penyesuaian kondisi dan kebutuhan yang mutahir dan kebutuhan yang terus berkembang.

Mahfud Siddiq mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyampaikan rencana stategis modernisasi alusista untuk mencapai Minimum Essensial Forces, tahap pertama sampai dengan 2014 di proyeksikan anggaran sebesar 150 triliun rupiah, “Kebijakan anggaran untuk mendukung hal ini, di lihat ada peningkatan anggaran untuk KEMHAN dan TNI  yang signifikan dari waktu ke waktu.” Ungkapnya.

Di dalam kaitan ini, dalam Raker DPR RI Komisi I dengan Menteri Pertahanan telah membahas untuk alokasi Anggaran Pinjaman Pemerintah (APP) 6,5 Milyar USD, walaupun terakhir ada penyesuaian dari 6,5 menjadi 5,7 Milyar USD. “Raker mengagendakan mendalami anggaran alusista, khususnya untuk APP 2010-2014,” katanya.

Komisi I DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai kebijakan Modernisasi Alutsista. Mahfud Menjelaskan modernisasi ini akan berlangsung 3 tahan hingga tahun 2025.

Semakin jelas proyeksi anggaran kedepan ini juga akan memperkuat realisasi kedepan moderenisasi alusista.  Namun ababila sumber biaya ini adalah pinjaman luar negeri. Oleh sebab itu, Komisi I mempertanyakan kepada Menteri Keuangan khususnya mengenai alat kebijakan ini konsiderannya dan implikasi yang perlu di pertimbangkan.

Menurut Mahfud, Komisi I menyadari ukuran anggaran yang memang harus membuka ruang untuk APP.  DPR RI menginginkan pembangunan alusista ini memiliki efek untuk Perekonomian Nasional . “Komisi I mendorong seiring dengan modernisasi alusista dan peningkatan anggaran ada upaya sistematik untuk revatelisasi industri pertahanan nasional,”tegasnya.

Komisi I ingin mengetahui mengenai pinjaman luar negeri yang sudah berjalan prosesnya dan sebagian sudah terealisasi. “Kami ingin mendapat penjelasan pertimbangan dari sisi dukungan kebijakan anggarannya, walaupun secara teknis mengenai alokasi belanjanya, secara khusus kami akan lakukan dengan kementrian pertahanan dan MABES TNI,” katanya.

Selain itu, Komisi I juga ingin mendapatkan pandangan Menteri Keuangan dan Menteri PPN mengenai perkembangan pembahasan RUU industri pertahanan. “Bagaimana revetelisasi industri strategis pertahanan kita dari sisi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan ini,” Tanya politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.  
 

Kesejahteraan dan Aset Tanah

Dalam Raker tersebut juga membahas alokasi peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, Rumah Dinas, dan pengelolaan aset tanah TNI.

Mahfudz mengutarakan bahwa Komisi I, Kemhan dan Mabes  TNI serius memperhatikan anggaran peningkatan kesejahteraan TNI, DPR RI memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sejak tahun lalu, sudah diturunkan kebijakan remonerasi untuk TNI dan pada Tahun Anggaran Tahun 2012 sudah di alokasikan 7,5 triliun, Sangat membantu peningkatan kesejahteraan TNI

Selain itu, mengenai fasilitas perumahan TNI yang memang sangat memperihatinkan di banyak tempat, dan hasil kunjungan Komisi I di beberapa daerah berlangsung sudah cukup lama dan ini harus ada status skema yang komperhensif. “Mudah-mudahan dari Menteri pertahanan sudah punya skema ini dan pembicaraan awal dengan jajaran pemerintah yang lain,”cetusnya.

Selanjutnya, mengenai akte-akte tanah yang dimiliki TNI, yang perlu mendapatkan perhatian Menteri Keuangan dan Menteri PPN, karena menurut pengawasan Komisi I,  yang dilihat dari inventarisi data yang ada aset2 tanah TNI ini cukup besar sementara dinamika yang terjadi di lingkup sosial masyarakat mulai maraknya konflik pertanahan.

Untuk mengantisipasi hal ini, karena konflik-konflik sejenis ini juga sudah terjadi dan terkait dengan tanah-tanah TNI dan belum selesai banyak diantaranya. “Sebagian aset-aset tanah TNI ini belum bersertifikat. Sehingga ini sangat rentang dengan persoalan hukum dan konflik sosial,” katanya.

Ketua Komisi I menegaskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki alokasi anggaran cukup besar ini, secara khusus dapat dialokasikan untuk sertifikasi aset-aset tanah milik TNI. (as/ys) Foto: Agung